Beranda News Banyuwangi Bawaslu Banyuwangi Kembali Amankan APK yang Langgar Aturan

Bawaslu Banyuwangi Kembali Amankan APK yang Langgar Aturan

64
0
Kegiatan Penertiban dari Bawaslu Banyuwangi berkerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Genteng. (Foto. Suhardimanto)

Radiobintangtenggara.com, BANYUWANGI – Hasil penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dinilai  melanggar aturan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi lembali melakukan penertiban serentak tahap ke – 3 APK  dan BK yang melanggar. Kamis, (10/01/2019).

Hamim, Ketua Bawaslu Banyuwangi menyampaikan saat mengudara di FM 95,6 Bintang Tenggara menyebut,  Sedikitnya ada 679 APK dan BK 258 melanggar Peraturan-KPU dan Peraturan Daerah (Perda). Hasil inventarisir yang dilakukannya APK yang terpasang dan terbukti melanggar dilakukan penertiban serentak di 25 kecamatan.

“Penertiban APK dan BK dilakukan secara serentak di Kabupaten Banyuwangi,” katanya.

Nantinya, lanjut Hamim penertiban APK dan BK itu, akan terus dilakukannya, sebab di lapangan masih banyak calon anggota legislatif (Caleg) yang tidak mengindahkan aturan dalam pemasangan APK atau BK. Mengingat kewenangan penertiban APK dan BK itu juga melibatkan pengawas pemilu ditingkat kecamatan (Panwascam) yang berkoordinasi dengan Satpol PP di wilayah masing-masing.

Data Diagram Penertiban dari Bawaslu Banyuwangi. (Foto. Istimewa)

Berdasarkan Surat Edaran KPU nomor 76, sambung Hamim, letak pelanggaran pemasangan APK dan BK terdapat pada cara pemasangannya. Seperti memasang APK atau BK dengan cara dipaku, melintang di jalan raya atau jalan umum, dalam radius 25 meter dari traffic light, serta yang diikatkan ke tiang listrik, telepon atau lampu penerangan jalan.

“Landasan hukum kami mengacu kepada Perda 10 tahun 2012 tentang pemasangan reklame, harus memperhatikan unsur etika dan estetika,” terangnya.

Secara teknis penertiban APK dan BK yang dianggap melanggar ketentuan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1990 terkait pelaksanaan metode kampanye kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Di Perda memasang APK di tempat ibadah, kantor instansi pemerintah juga tidak boleh. Meskipun di Masjid atau Musala milik sendiri,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pemasangan APK dan BK yang terindikasi melanggar aturan. Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran selama masa kampanye ini.

Fareh Yusuf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here