Radio Bintang Tenggara Informasi Dan Solusi 
Related Articles
Radiobintangtenggara.com, Jember – Sejumlah wali murid di Jember, Senin (24/6/2019) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jember. Mereka mengadukan persoalan zonasi dalam sisten Penerimaan Pesera Didik Baru (PPDB) 2019.
Salah satu wali murid asal Kecamatan Patrang, Muhammad Syafa, mengatakan ia menyayangkan adanya Peraturan Bupati terkait PPDB untuk SD/SMP di Kabupaten Jember. Pasalnya Perbup tersebut langsung mengadopsi Permendikbud, dengan ketentuan penerapan 90 persen zonasi dan 10 persen jalur prestasi.
Ia menerangkan, seharusnya pemerintah bisa melihat kondisi pendidikan di Jember agar tidak mengakibatkan polemik di masyarakat. Karena banyak siswa yang akhirnya tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan akibat terkendala penerapan sistem Zonasi ini. Ditambah dengan sistem zonasi nilai ujian nasional tidak lagi menjadi bahan pertimbangan.
Hal sama yang disampaikan oleh Wali murid asal Kecamatan Sumbersari Isriadi. Ia menyayangkan diperkenankannya menggunakan surat keterangan domisili sebagai pengganti Kartu Keluarga dalam pendaftaran PPDB. Ia menduga banyak pihak yang memalsukan surat keterangan domisili untuk kepentingan PPDB ini.
Ia meminta, kepada DPRD Jember untuk melakukan pengecekan ke sekolah-sekolah untuk melihat surat domisili yang dipakai.
Sementara itu, Sekertaris Komisi D DPRD Jember Nur Hasan menambahkan, sistem zonasi yang diterapkan saat ini menimbulkan banyak keluhan di masyarakat. Padahal sesuai aturan, masing-masing daerah diberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing.
Hasan berjanji akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan langsung mempertemukan dengan wali murid untuk duduk bersama agar mendapatkan klarifikasi langsung. (*)
Supianik
