Beranda News Banyuwangi Petani Perempuan Banyuwangi Rintis Usaha Sambal “Ulek” Bebiniq

Petani Perempuan Banyuwangi Rintis Usaha Sambal “Ulek” Bebiniq

46
0
Sambel Bebiniq kreasi dari Petani Perempuan Kampung Bongkoran, Dusun Karangrejo Selatan, Wongsorejo (Foto : Ika Ningtyas/Bintangtenggara.com)
Radiobintangtenggara.com, BANYUWANGI – Di tangan Organisasi Petani Perempuan Wongsorejo Banyuwangi (OPWB), Kampung Bongkoran, Dusun Karangrejo Selatan, Wongsorejo, Banyuwangi cabai punya nilai ekonomi lebih tinggi. Mereka berhasil memproduksi sambal ulek kemasan dari cabai-cabai yang dihasilkan di sekitar mereka.
Sambel ulek kemasan itu mereka beri nama “Sambel Bebiniq”. Bebiniq, mereka ambil dari bahasa Madura yang artinya “perempuan”. Nama itu dipilih karena produksi sambal tersebut dikerjakan oleh 15 petani perempuan. Filosofi lainnya, untuk menunjukkan bahwa perempuan mampu berdaya meningkatkan kemandirian pangan.
Sambel Bebiniq, mulai mereka perkenalkan ke publik pada Senin 27 Agustus lalu. Mereka mengandalkan media online seperti Facebook, instagram, dan Whatsapp untuk berpromosi.
“Biasanya panen cabai hanya kami jual begitu saja, tapi sekarang kami belajar mengolahnya agar punya nilai ekonomi lebih tinggi,” kata Boini, Ketua kelompok usaha Sambal Bebiniq, Rabu (29/ 8/2018).
Ada tiga varian Sambal Bebiniq, yakni teri, ebi dan terasi. Sambal teri dibanderol Rp 25 ribu per botol, sambal terasi Rp 24 ribu/botol dan ebi seharga Rp 21 ribu / botol.
Warganet pun menyambut positif hadirnya Sambal Bebiniq yang punya jargon “Sambal itu diulek, bukan diblender” ini. Dalam dua hari saja, mereka mampu menjual lebih dari 50 botol ke berbagai kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Denpasar dan Bogor.
Kampung Bongkoran dihuni oleh 288 keluarga petani atau sekitar 1.152 jiwa. Mereka mengerjakan lahan pertanian seluas 220 hektare. Setiap keluarga mendapatkan bagian tanah yang adil seluas 3/4 hektare. Petani menanam lima jenis tanaman pangan dan palawija mulai jagung, singkong, cabai, kacang tanah dan kacang hijau, dengan tipe pertanian tadah hujan.
Boini menjelaskan, mereka memilih produk sambal karena Kecamatan Wongsorejo adalah salah satu sentra cabai di Jawa Timur. Lahan cabai rawit di Kecamatan Wongsorejo yakni seluas 1.060 hektar dengan rata-rata produksi 80 kuintal per hektar. Sementara dalam kondisi cuaca normal, Kampung Bongkoran dapat memanen 432 ton cabai setiap tahun.
Sehingga, kata dia, bahan baku untuk membuat sambal selalu tersedia sepanjang tahun. Termasuk, saat kemarau panjang yang dialami kampungnya saat ini, bahan baku bisa didapat dari desa-desa sekitarnya.
“Desa-desa lain masih bisa panen cabai karena ada sumur pompa sehingga tidak kekeringan. Sementara kampung kami gagal panen karena kemarau panjang dan tidak punya sumur pompa,” kata ibu dua anak ini.
Di tengah besarnya potensi tersebut, sayangnya harga cabai di tingkat petani Wongsorejo tidak stabil. Saat tidak ada panen, harga cabai bisa lebih dari Rp 50 ribu per kilogram.
Akan tetapi saat panen raya seperti bulan ini, harganya langsung anjlok hingga Rp 11 ribu per kilogram. Padahal petani baru bisa mendapatkan untung apabila harga cabai paling rendah Rp 15 ribu per kilogram. Sering pula cabai membusuk karena hasil panen tidak terserap pasar.
Kondisi itu membuat banyak petani cabai yang merugi. Komoditas cabai, menurutnya, belum dilindungi oleh pemerintah seperti adanya harga pembeliaan pemerintah (HPP) pada beras.
Oleh karena itu, menurut Boini, dengan mengolahnya menjadi sambal, maka, bisa menyelamatkan cabai petani di saat harga anjlok atau tidak terserap pasar lokal.
Sambal kemasan, kata Boini, juga dianggap sedang digemari masyarakat, terutama warga perkotaan yang ingin praktis. Maraknya industri besar yang memproduksi sambal kemasan, menjadi salah satu indikatornya. Dikemas dalam botol kecil berisi 100 gram, membuat Sambal Bebiniq mudah dibawa kemana pun pergi, cocok bagi orang-orang yang punya mobilitas tinggi.
Namun di tengah banyaknya sambal kemasan ala industri tersebut, Boini tetap optimistis Sambal Bebiniq bisa laku dijual.
“Sambal Bebiniq itu kan diulek, sehingga cita rasanya tetap berbeda dengan sambal yang diblender atau digiling dengan mesin. Jadi menikmati sambal kami, itu akan mengingatkan orang dengan sambal di kampung halamannya atau sambal buatan ibu sendiri,” kata perempuan yang pernah menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Taiwan ini.
Organisasi Petani Perempuan Wongsorejo Banyuwangi (OPWB), Kampung Bongkoran, Dusun Karangrejo Selatan, Wongsorejo. (Foto : Ika Ningtyas/Bintangtenggara.com)
Kelebihan lainnya, Sambal Bebiniq menerapkan prinsip ramah lingkungan. Konsumen dapat mengembalikan botol sambal yang telah dibeli agar tidak menambah jumlah sampah plastik. Botol-botol itu nantinya akan dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk.
Sebelum memproduksi Sambal Bebiniq, Organisasi Perempuan Petani Wongsorejo terlebih dahulu mendapatkan pelatihan usaha dari Asosiasi Produsen Pangan Olahan Banyuwangi (Aspoba), penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan, dan pelatihan jurnalisme warga. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) yang berpusat di Jakarta melalui Program Citradaya Nita 2018.
Pengelola Program Citradaya Nita 2018 PPMN, Ika Ningtyas, mengatakan, sambal kemasan hanya salah satu produk pascapanen yang bisa dihasilkan dari berbagai hasil pertanian. Ia berharap usaha rintisan tersebut dapat menjadi ekonomi alternatif keluarga petani di Kampung Bongkoran, terutama di musim panen raya dan paceklik.
Ika memilih Kampung Bongkoran karena menjadi salah satu kantong kemiskinan di pedesaan Banyuwangi. Hal ini sesuai survei BPS pada Maret 2018, bahwa persentase penduduk miskin di pedesaan sebesar 13,20 persen, lebih tinggi dua kali lipat dari kemiskinan di perkotaan sebesar 7,02 persen.
Banyak faktor yang membuat mengapa keluarga petani hidup miskin dan rentan miskin. Pertama, menurut Ika, karena adanya ketimpangan lahan. Badan Pusat Statistik (2013), misalnya, mencatat, rata-rata petani di pedesaan memiliki tanah kurang dari 0,5 ha serta tidak bertanah, alias petani gurem.
Di Banyuwangi, ketimpangan kepemilikan lahan itu juga terjadi. Sesuai data dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, menunjukkan, total lahan Hak Guna Usaha di
Banyuwangi seluas 47.654,29 ha. Lahan tersebut dikuasai oleh hanya 40 perusahaan, terdiri dari 27 perusahaan perkebunan swasta seluas 17.502,49 ha dan 13 perusahaan perkebunan negara seluas 30.151,8 ha.
Sementara menurut hasil Survei Pertanian Badan Pusat Statistik (2013), jumlah petani gurem di Banyuwangi sebanyak 160.708 keluarga. Mereka hanya memiliki atau menyewa tanah rata-rata seluas 0,4 ha. “Lahan kecil membuat hasil panen petani tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata jurnalis lepas ini.
Apalagi, kata Ika, tanah-tanah petani juga banyak terancam beralihfungsi untuk industri, pertambangan, sawit, perumahan, jalan tol dan pembangunan bandara.
Faktor berikutnya, akibat akumulasi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak. Di masa Orde Baru misalnya, ada kebijakan Revolusi Hijau yang justru membuat petani hingga sekarang bergantung pada benih, pupuk dan pestisida kimia dari pabrik. Ketergantungan itu membuat ongkos produksi menjadi mahal. Sementara harga panen dikendalikan oleh pasar yang membuat petani tidak berdaya ketika harga anjlok.
Berbagai problem yang mendera tersebut, Ika menjelaskan, membuat keluarga petani memilih bekerja ke sektor lain. Survei Pertanian BPS 2013, menyebutkan, bahwa rumah tangga tani turun 5,04 juta orang, yaitu dari 31,17 juta orang pada 2003 menjadi 26,13 juta orang pada 2013.
Menurunnya jumlah rumah tangga petani itu, menurut Ika, memprihatinkan karena dapat mengancam kedaulatan pangan di masa akan datang. “Kalau kesejahteraan petani kita rendah, jumlah petani akan terus berkurang. Lalu siapa yang akan memproduksi pangan kita? “ kata dia. (Adv-Ren)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here