Radio Bintang Tenggara Informasi Dan Solusi 
Related Articles
Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi akan segera tuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang penyaluran pupuk bersubsidi. Langkah itu dilakukan untuk mengantispasi terjadi kekurangan pupuk pada tahun tahun mendatang.
Pasalnya, pada saat memasuki musim tanam, para petani selalu kekurangan pupuk bersubsidi. Padahal kuota pupuk yang diterima oleh Pemkab Banyuwangi sudah disesuaikan dengan jumlah permintaan dan kebutuhan.
Khusnan Abadi, Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi mengatakan, berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terjadinya kekurangan pupuk di Banyuwangi pada setiap tahun ternyata bukan karena jumlah stok yang kurang, namun karena adanya dugaan penyalahgunaan pupuk.
“Dalam artian pupuk bersubsidi yang semestinya untuk tanaman padi, justru digunakan untuk tanaman holtikultura,” katanya kepada radiobintangtenggara.com, Jumat (7/10).
Menurut Khusnan, terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di Banyuwangi setiap tahun tersebut juga karena adanya unsur kesengajaan dari penyalur pupuk yang diperjual belikan kepada pihak lain. Seperti dijual kepada oknum perkebunan dan petani yang berada di hutan, untuk dijual ke luar kota dengan harga tanpa subsidi demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
Meski masalah pupuk sudah diatur dalam Permendagri Nomer 60 Tahun 2013, namun anggota dewan dari fraksi PKB tersebut berpendapat bahwa masih perlu diatur lebih tegas dalam perda. Sebab, dalam perda tentang penyaluran pupuk bersubsidi di Banyuwangi tersebut, nantinya akan diatur secara tegas, tentang pengawasan di tingkat kabupaten dan tim verifikasi di tingkat kecamatan agar berjalan sesuai dengan fungsinya.
“Sehingga penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Banyuwangi dapat diminimalisir,” pungkasnya.
Rizki Restiawan
