Sejumlah masyarakat desa adat seperti Desa Adat Sumerta, Desa Adat Teluk Benoa dan Desa Adat Kuta. (Foto. Y. Martoni)

Gelar aksi Tolak Reklamasi, Ribuan Orang Padati Kantor Gubernur Bali

Radiobintangtenggara.com, BALI – Sekitar seribu orang gelar aksi tolak reklamasi teluk Benoa. Aksi di mulai dari parkir timur lapangan Renon. Aksi diikuti sejumlah desa adat seperti desa adat Sumerta, Desa Adat Teluk Benoa dan Desa adat Kuta.
Aksi itu di mulai dengan melakukan longmarch dengan mengelilingi Lapangan Renon monumen perjuangan rakyat Bali. Sejumah perwakilan desa adat melakukan orasi.
Massa berhenti di depan Kantor Gubernur Bali. Dan melakukan sejumlah orasi. Wayan Swarsa ketua Pasubayan Desa Adat mengatakan banyak intimidasi dan tekanan yang menolak gerakan tolak reklamasi teluk Benoa.
Perjuangan ini, kata Wayan, telah mendatangi banyak lembaga mulai dari DPRD Bali, pemerintah daerah Bali dan karena tidak mendapat aspirasi kemudian mendatangi KKP, KLHK, komisi 4 dan Kepresidenan.
“Saya yakin perjuangan ini akan melihat perjuangan rakyat Bali. Saat ini izin lokasi yang ke dua yang diberikan kepada PT.TWBI,” katanya.
Sejumlah masyarakat desa adat seperti Desa Adat Sumerta, Desa Adat Teluk Benoa dan Desa Adat Kuta. (Foto. Y. Martoni)
Sejumlah masyarakat desa adat seperti Desa Adat Sumerta, Desa Adat Teluk Benoa dan Desa Adat Kuta. (Foto. Y. Martoni)
Menurut Wayan, Izin lokasi sampai dengan 25 Agustus 2018 selama itu ada tenggat waktu yang diberikan kepada PT. TWBI untuk tetap menjalankan itu lalu kajian AMDAL terganjal oleh aspek sosial budaya selama itu tidak dituntaskan tidak berjalan sesuatu untuk digoalkan dan selama itu pula kita akan berjuang.

Ia mengatakan Bali Selatan dinilai sudah terlalu sesak harusnya pengambil kebijakan bisa mengembangkan pariwisata di Bali Utara, Bali Barat dan Timur.

Lebih lanjut mengatakan jangan sampai Bali hanya sebagai persinggahan bagi para wisatawan dan melanjutkan perjalanan ke pulau lain.
Selain itu kata dia jelang Pilkada banyak tokoh yang tiba-tiba menolak reklamasi teluk Benoa. Ia meminta masyarakat cerdas dalam menetukan calon kepala daerah.
Gerakan tolak reklamasi ini sudah berjalan empat tahun sejak turunnya Perpres No. 51 Tahun 2014 tentang reklamasi teluk Benoa dengan menjadikan kawasan teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan umum.
“Saat ini 39 desa adat di Bali menyatakan  menolak reklamasi teluk Benoa,” ujarnya.
YULIUS MARTONI

About Fareh Hariyanto

Check Also

Ke Banyuwangi, Presiden Jokowi: BLT El Nino Untuk Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

BINTANG TENGGARA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Rabu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *